Tahun
2013 hampir berahir tinggal menghitung jam lagi, dan menjelang tutup tahun2013
ini pemerintah menghambur-hamburkan uang rakyat (APBD) 2013 kurang lebih 3 triliun,
makanya tidak heran menjelang ahir tahun perjalanan dinas pemerintah padat, dan
hotel-hotel pun penuh dengan pertemuan, iklan dan lain-lain, karena pada
dasarnya menghabiskan APBD yang belum habis, padahal dalam UU No 17 Tahun 2003
tentang keuangan negara mengamanahkan aturan penilaian kinerja pemerintah
adalah berdasarkan pada habis tidaknya anggaran yang dialokasikan, dan APBD
2013 hanya terealisasikan sebesar 60 % dari total APBD 8,9 Triliun. Ini adalah
pemborosan yang luar biasa dan harus kita hentikan.
Belum
lagi masalah korupsi yang yang terjadi diprov riau, dan kasus kasus yang belum
terselesaikan seperti PON ( pembangunan venue biliar dan bolling belum selesai,
bahkan izinnyapun belum ada, main stadium masih terhutang kurang lebih 100 M, )
Kasus Kehutanan yang sampai sekarang belum ada kejelasannya. Blok siak juga
belum ada kejelasannya, semua maasih abu-abu.
Soal
DBH (dana bagi hasil ) oleh pemerintah pusat juga tidak ada tranparansinya,
padahal seharusnya pemda mendapatkan 15,9 %, 6,2% untuk daerah penghasil 6,2%
untuk kabupaten atau provinsi, dan 3,5% untuk lainya, ini juga tidak ada
kejelasan nya kepada masyarakat, artinya masyarakat saat ini dibodoh-bodohi
oleh pemerintah sendiri.
Dan
terahir tidak tranparansinya pemerintah dalam hal kebijakan, baik anggaran
maupun yang lainnya, padahal dalam undang-undang KIP (komisi informasi publik)
sudah jelas bahwa masyarakat berhak tau kebijakan pemerintah daerah, belum lagi
terkait masalah APBD 2014, yang mengalokaasikan dana untuk pembelian mobil dinas
gubernur yang menganggarkan dana sebesar 9,4 milyar. Ini pemborosan, dan masih
banyak lagi ketimpangan-ketimpangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Maka dari itu kami HMI MPO menyetakan sikap:
1. STOP PEMBOROSAN APBD
2. Selesaikn kasus korupsi di riau
3. Realisaikan DBH jelas
4. Tranparansi segala kebijakan dan anggaran pemerintah
di tahun2014 dan seterusnya
Jika
keempat hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah maka, HMI MPO siap untuk MEMBOIKOT PEMILU 2014
Korlap
LUKMAN HAKIM (HMI MPO)
EmoticonEmoticon